Peraturan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian merupakan Undang-Undang yang saat ini berlaku dalam bidang perkoperasian. Pada Pada tahun 2012, Undang-Undang ini diganti dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 namun kemudian dibatalkan seluruhnya oleh Mahkamah Konstitusi sehingga Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 kembali diberlakukan.

Peraturan di Bidang Koperasi

Selain Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 1992 terdapat beberapa peraturan yang penting untuk menjadi pedoman dalam pengelolaan badan hukum koperasi, antara lain:

Peraturan Menteri Koperasi No. 10
Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 10/Per/M.Kukm/Ix/2015 Tentang Kelembagaan Koperasi
Peraturan Menteri Koperasi No. 11
Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 11/Per/M.Kukm/Ix/2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemupukan Modal Penyertaan Pada Koperasi
Peraturan Menteri Koperasi No. 12
Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 12/Per/M.Kukm/Ix/2015 Tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi Sektor Riil
Peraturan Menteri Koperasi No. 13
Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 13/Per/M.Kukm/Ix/2015 tentang Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi
Peraturan Menteri Koperasi No. 14
Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 14/Per/M.Kukm/IX/2015 tentang Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi
Peraturan Menteri Koperasi No. 15
Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 15/Per/M.Kukm/Ix/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi

 

Peraturan Menteri Koperasi No. 16
Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16 /Per/M.Kukm/Ix/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan
Peraturan Menteri Koperasi No. 17
Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 17/Per/M.Kukm/IX/2015 tentang Pengawasan Koperasi
Peraturan Menteri Koperasi No. 18
Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 18/Per/M.Kukm/IX/2015 tentang Pedoman Pendidikan Dan Pelatihan Bagi Sumber Daya Manusia Koperasi, Pengusaha Mikro, Kecil, Dan Menengah
Peraturan Menteri Koperasi No. 19
Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 19/Per/M.Kukm/Ix/2015 tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi
Peraturan Menteri Koperasi No. 20
Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 20/Per/M.Kukm/IX/2015 Tentang Penerapan Akuntabilitas Koperasi

Peraturan Internal

Dalam menjalankan dan mengelola badan usaha Koperasi Pegawai DPR RI, terdapat beberapa Terdapat beberapa peraturan di internal Koperasi Pegawai DPR RI, antara lain:

Anggaran Dasar
Anggaran Dasar Koperasi
Anggaran Rumah Tangga
Anggaran Rumah Tangga Koperasi
Peraturan Khusus Koperasi No. 1 Tahun 2019

Peraturan Khusus Koperasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Simpanan dan Pinjaman

Peraturan Koperasi No. 1 Tahun 2017
Peraturan Koperasi Nomor 1 tahun 2017 tentang Waktu Kerja dan Perhitungan Tunjangan Produktifitas Karyawan Koperasi

Punya Pertanyaan Lain?

Berbagai Peraturan Perundang-undangan di bidang perkoperasian dapat diakses di sini